softskill


Sebanyak 45 jadwal perjalanan KRL yang terganggu, akibat anjloknya KRL Commuter Line 435 di Stasiun Cilebut, Bogor, Kamis (4/10/2012). Jumlah tersebut, merupakan setengah dari jadwal perjalanan KRL setiap harinya. Sementara kereta anjlok diduga lantaran adanya rel yang patah.  "Sedikitnya 45 jadwal perjalanan KRL akan terganggu, itu merupakan setengah dari total perjalanan KRL setiap harinya yang kami berangkatkan," kata Kepala Humas DAOPS I PT Kereta Api Indonesia (KAI) Mateta Rijalulhaq di Cilebut, Bogor.  Mateta mengungkapkan, akibat terganggunya perjalanan KRL tersebut, pihaknya dengan sangat menyesal meminta kepada para calon pengguna KRL untuk menggunakan moda transportasi lain.  "Kami sarankan menggunakan transportasi lain, seperti angkot atau naik KRL dari Stasiun Bojonggede. Karena, kami belum tahu sampai kapan bisa kembali normal, kami tetap berharap secepatnya," ujarnya. Dia juga menduga KRL tersebut anjlok karena adanya rel yang patah. Namun, menurutnya, hal tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Padahal, kita mengetahui bahwa kenaikan harga kereta listrik, pasti hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat disayangkan karena banyak konsumen yang sering menggunakan jasa kereta listrik menjadi kecewa atas fenomena kenaikan harga dan anjloknya kereta ini. Banyak konsumen, termasuk saya yang mengeluhkan harga yang naik ini. Harga yang naik sebenarnya tidak menjadi hal yang besar asalkan pelayanan yang diberikan pun bertambah baik.
Hari ini, Senin (1/10/2012), menjadi hari kelabu bagi Tofani, mahasiswa Binus. Pasalnya, pengguna setia kereta api listrik (KRL) itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli tiket kereta comumterline Jabodetabek (KCJ). Sebab, terhitung mulai Senin (1/10/2012) ini, tarif KRL AC dinaikkan hingga Rp 2000 per satu tujuan. Untuk tujuan Tanah Abang-Serpong dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.000. Tarif ini juga berlaku untuk tujuan Tanah Abang-Bogor dari Rp 7.000 menjadi Rp 9.000.
            "Bagi saya ini tidak masuk akal. Saya mahasiswa harus membayar mahal untuk KRL yang tidak nyaman sama sekali," katanya, ketika ditemui di Stasiun Sudimara, Jakarta.  
Dia mengatakan, butuh tambahan pengeluaran ongkos transportasi jika harus menambah Rp 2.000. "Saya dari stasiun harus naik angkot lagi. Jadi minimal Rp 10.000 saya bayar sekali jalan," kata warga Pamulang 2 ini. Hal senada ditegaskan Rian. Pekerja kantoran di bilangan Sudirman ini mengaku, kenaikan tarif KRL Commuterline tidak sejalan dengan pelayanannya. "AC kereta sering mati. Belum lagi kalau berangkat kerja atau pulang selalu numpuk di kereta," katanya.
Oleh karena itu, kedua KRL mania itu meminta rencana kenaikan tarif KRL AC itu dibatalkan. Senada dengan Tofani dan Rian, kenaikan tarif ini juga ditentang oleh sebagian besar komunitas KRL Mania. Seperti ditegaskan oleh moderator KRL Mania, sejumlah pihak juga cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif KRL.
"Mulai Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Komas HAM dan banyak lagi yang cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif KRL," kata Nurcahyo seperti ditulis dalam rilis yang diterima Gatranews hari ini. Selain itu, YLKI, Masyarakat Transportasi Indonesia, Asosiasi Penumpang Kereta, termasuk kalangan akademisi seperti BEM UI dan sejumlah lembaga lain juga tidak setuju kenaikan tarif KRL.
Karena itu, menurut Nurcahyo, dukungan dari pengguna KRL untuk menolak kenaikan tarif tanpa kejelasan jaminan peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan juga telah terlihat. Survei yang digunakan PT KAI dengan melibatkan satu lembaga yang dipilihnya, LM FEUI, juga dianggap tidak menggambarkan aspirasi penumpang.
Nurcahyo menjelaskan dampak dari kenaikkan tarif ini, para pengguna KRL non subsidi akan kembali memenuhi KRL ekonomi. Perpindahan penumpang tersebut disebabkan penumpang merasa dirugikan, terutama yang jaraknya dekat. “Sekarang dari Serpong saja, banyak yang beralih dari commuter line ke kereta ekonomi, jadi siap-siap saja KRL menjadi tambah tidak manusiawi,’ jelasnya.
Pada kenyatannya, KRL ekonomi mulai dihilangkan pelan-pelan, sehingga mau tidak mau para penumpang harus naik commuter line. “Secara sistematis kita pikir tidak adil, kalau mau melakukan penyelesaian step by step harus diselesaikan terlebih dahulu masalah e-ticketing, dimana dari tahun 2009 belum selesai,” ungkapnya.
Nurcahyo mernambahkan dari pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi apabila tuntutan para penumpang tidak diakomodir. “Kita lihat sebulan dua bulan janji-janji mereka bener nggak omongannya, selain itu kita menuntut standar pelayanan minimum, seperti AC nya nyala, keterlambatan jangan parah, masalah keamanan dan gangguan segala macam penumpang ada kompensasinya,” tutupnya.
Agar tidak terjadi keributan, KRL Mania pun mendesak Menteri Perhubungan, EE Mangindaan,  Dirjen Perkeretaapian, Tundjung Inderawan, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Direktur PT. KAI, Ignasius Jonan, dan Ketua Komisi V - DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, untuk  segera turun tangan dan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan kemelut kenaikan tarif KRL ini.
Semua itu dilakukan untuk membuat KRL Jabotabek menjadi transportasi umum yang terjangkau dan layak dalam keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Masyarakat pengguna KRL Jabotabek sama pentingnya dengan pengguna jalan yang disubsidi melalui harga BBM oleh Pemerintah.
"Subsidi itu lebih bermanfaat untuk peningkatan pelayanan KRL sehingga bisa menekan atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya," katanya.
Sementara itu, pihak operator KRL beralasan kenaikan tarif diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api yang ada saat ini. "Selain itu, PT KAI (persero) meningkatkan tarif kereta api untuk perbaikan infrastruktur dan meningkatkan volume angkutan," kata Direktur Operasi PT KCJ Apriyono.
Toh sejak awal, rencana menaikkan tarif KRL itu tidak disepakati pihak-pihak terkait. Anggota Komisi V DPR, Arwani Thomafi, menilai rencana menaikkan tarif kereta listrik (KRL) AC atau Commuter Line sangat memberatkan masyarakat. Apalagi jika PT. KCJ (KAI Commuter Jabodetabek) menaikkan tarif dengan alasan untuk menutup biaya investasi penambahan kereta. "Hemat saya,seharusnya investasi penambahan sarana tidak dibebankan langsung kepada masyarakat," tegas Arwani, Kamis (27/9/2012).
Menurut politisi PPP ini kenaikan tarif commuter line perlu ditunda untuk menghindari hal-hal yang kontra produktif. "Diperlukan kearifan dari semua stakeholders dan sejalan dengan tujuan tersedianya angkutan massal yang nyaman dan terjangkau masyarakat," kata Arwani.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun mengkhawatirkan terjadinya konflik jika kenaikan tarif commuter line tetap dipaksakan. "Jika penolakan terlalu kuat, berpotensi terjadi konflik," kata Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue, Ahad (30/9/2012). Karena itu, Komnas HAM akan memonitor perkembangan di lapangan ihwal dampak kenaikan ini bagi penumpang kereta api.
Syafrudin menegaskan, PT KCJ tidak menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam pertemuan sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah mengusulkan agar kenaikan tarif ini ditunda hingga awal Januari. Dalam rentang waktu tersebut, para pihak berdiskusi untuk memformulasikan berapa kenaikan tarif yang sebaiknya diberlakukan.
Namun, kata Syafrudin, PT KCJ sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tidak ingin terikat dengan kesepakatan. Karena itulah, PT KCJ dinilai memaksakan pemberlakuan kenaikan tarif kepada pengguna. "Mereka sengaja menghindar dari pertemuan," ujarnya.
Menurut Syafrudin, kenaikan tarif akan berdampak besar bagi pengguna KRL, khususnya dari kalangan kelas menengah ke bawah. Kenaikan ini juga menjadi tidak adil karena berlaku di semua rute. Padahal, ada sejumlah penumpang yang tidak menempuh jarak terjauh dalam satu perjalanan kereta api. "Masak harus disamaratakan," ujarnya.
Komnas HAM menegaskan, mereka tidak akan mengintervensi kenaikan yang dilakukan oleh operator. Namun, Syafrudin meminta kenaikan ini tidak menimbulkan persoalan di tingkat konsumen. Karena itulah, dia menegaskan, penundaan adalah solusi paling efektif untuk menyelesaikan polemik ini. Menurut dia, semua pihak selayaknya duduk bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam persoalan ini. "Kami siap memfasilitasi kembali," ujarnya

0 comments:



Posting Komentar