Sebanyak 45 jadwal perjalanan KRL yang terganggu, akibat
anjloknya KRL Commuter Line 435 di Stasiun Cilebut, Bogor, Kamis (4/10/2012).
Jumlah tersebut, merupakan setengah dari jadwal perjalanan KRL setiap harinya.
Sementara kereta anjlok diduga lantaran adanya rel yang patah. "Sedikitnya 45 jadwal perjalanan KRL akan
terganggu, itu merupakan setengah dari total perjalanan KRL setiap harinya yang
kami berangkatkan," kata Kepala Humas DAOPS I PT Kereta Api Indonesia
(KAI) Mateta Rijalulhaq di Cilebut, Bogor.
Mateta mengungkapkan, akibat terganggunya
perjalanan KRL tersebut, pihaknya dengan sangat menyesal meminta kepada para
calon pengguna KRL untuk menggunakan moda transportasi lain. "Kami sarankan menggunakan transportasi lain, seperti angkot atau
naik KRL dari Stasiun Bojonggede. Karena, kami belum tahu sampai kapan bisa
kembali normal, kami tetap berharap secepatnya," ujarnya. Dia juga menduga KRL tersebut
anjlok karena adanya rel yang patah. Namun, menurutnya, hal tersebut masih
memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Padahal,
kita mengetahui bahwa kenaikan harga kereta listrik, pasti hal ini akan menjadi
sesuatu yang sangat disayangkan karena banyak konsumen yang sering menggunakan
jasa kereta listrik menjadi kecewa atas fenomena kenaikan harga dan anjloknya
kereta ini. Banyak konsumen, termasuk saya yang mengeluhkan harga yang naik
ini. Harga yang naik sebenarnya tidak menjadi hal yang besar asalkan pelayanan
yang diberikan pun bertambah baik.
Hari ini, Senin
(1/10/2012), menjadi hari kelabu bagi Tofani, mahasiswa Binus. Pasalnya,
pengguna setia kereta api listrik (KRL) itu harus merogoh kocek lebih dalam
untuk membeli tiket kereta comumterline Jabodetabek (KCJ). Sebab, terhitung
mulai Senin (1/10/2012) ini, tarif KRL AC dinaikkan hingga Rp 2000 per satu
tujuan. Untuk tujuan Tanah Abang-Serpong dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.000.
Tarif ini juga berlaku untuk tujuan Tanah Abang-Bogor dari Rp 7.000 menjadi Rp
9.000.
"Bagi
saya ini tidak masuk akal. Saya mahasiswa harus membayar mahal untuk KRL yang
tidak nyaman sama sekali," katanya, ketika ditemui di Stasiun Sudimara,
Jakarta.
Dia mengatakan, butuh tambahan
pengeluaran ongkos transportasi jika harus menambah Rp 2.000. "Saya dari
stasiun harus naik angkot lagi. Jadi minimal Rp 10.000 saya bayar sekali
jalan," kata warga Pamulang 2 ini. Hal senada ditegaskan Rian. Pekerja
kantoran di bilangan Sudirman ini mengaku, kenaikan tarif KRL Commuterline
tidak sejalan dengan pelayanannya. "AC kereta sering mati. Belum lagi
kalau berangkat kerja atau pulang selalu numpuk di kereta," katanya.
Oleh karena itu, kedua
KRL mania itu meminta rencana kenaikan tarif KRL AC itu dibatalkan. Senada
dengan Tofani dan Rian, kenaikan tarif ini juga ditentang oleh sebagian besar
komunitas KRL Mania. Seperti ditegaskan oleh moderator KRL Mania, sejumlah
pihak juga cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif KRL.
"Mulai Menteri
Perhubungan, Menteri BUMN, anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Komas
HAM dan banyak lagi yang cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif
KRL," kata Nurcahyo seperti ditulis dalam rilis yang diterima Gatranews
hari ini. Selain itu, YLKI, Masyarakat Transportasi Indonesia, Asosiasi
Penumpang Kereta, termasuk kalangan akademisi seperti BEM UI dan sejumlah
lembaga lain juga tidak setuju kenaikan tarif KRL.
Karena itu, menurut
Nurcahyo, dukungan dari pengguna KRL untuk menolak kenaikan tarif tanpa
kejelasan jaminan peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan juga telah
terlihat. Survei yang digunakan PT KAI dengan melibatkan satu lembaga yang
dipilihnya, LM FEUI, juga dianggap tidak menggambarkan aspirasi penumpang.
Nurcahyo menjelaskan dampak dari
kenaikkan tarif ini, para pengguna KRL non subsidi akan kembali memenuhi KRL
ekonomi. Perpindahan penumpang tersebut disebabkan penumpang merasa dirugikan,
terutama yang jaraknya dekat. “Sekarang dari Serpong saja, banyak yang beralih
dari commuter line ke kereta ekonomi, jadi siap-siap saja KRL menjadi tambah
tidak manusiawi,’ jelasnya.
Pada kenyatannya, KRL
ekonomi mulai dihilangkan pelan-pelan, sehingga mau tidak mau para penumpang
harus naik commuter line. “Secara sistematis kita pikir tidak adil, kalau mau
melakukan penyelesaian step by step harus diselesaikan terlebih dahulu masalah
e-ticketing, dimana dari tahun 2009 belum selesai,” ungkapnya.
Nurcahyo mernambahkan dari pihaknya akan
melakukan aksi demonstrasi apabila tuntutan para penumpang tidak diakomodir.
“Kita lihat sebulan dua bulan janji-janji mereka bener nggak omongannya, selain
itu kita menuntut standar pelayanan minimum, seperti AC nya nyala,
keterlambatan jangan parah, masalah keamanan dan gangguan segala macam
penumpang ada kompensasinya,” tutupnya.
Agar tidak terjadi
keributan, KRL Mania pun mendesak Menteri Perhubungan, EE Mangindaan,
Dirjen Perkeretaapian, Tundjung Inderawan, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Direktur
PT. KAI, Ignasius Jonan, dan Ketua Komisi V - DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow,
untuk segera turun tangan dan melakukan tindakan nyata untuk
menyelesaikan kemelut kenaikan tarif KRL ini.
Semua itu dilakukan untuk membuat KRL
Jabotabek menjadi transportasi umum yang terjangkau dan layak dalam keselamatan
dan kenyamanan perjalanan. Masyarakat pengguna KRL Jabotabek sama pentingnya
dengan pengguna jalan yang disubsidi melalui harga BBM oleh Pemerintah.
"Subsidi itu
lebih bermanfaat untuk peningkatan pelayanan KRL sehingga bisa menekan atau
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya," katanya.
Sementara itu, pihak operator KRL
beralasan kenaikan tarif diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
transportasi kereta api yang ada saat ini. "Selain itu, PT KAI (persero)
meningkatkan tarif kereta api untuk perbaikan infrastruktur dan meningkatkan
volume angkutan," kata Direktur Operasi PT KCJ Apriyono.
Toh sejak awal,
rencana menaikkan tarif KRL itu tidak disepakati pihak-pihak terkait. Anggota
Komisi V DPR, Arwani Thomafi, menilai rencana menaikkan tarif kereta listrik
(KRL) AC atau Commuter Line sangat memberatkan masyarakat. Apalagi jika PT. KCJ
(KAI Commuter Jabodetabek) menaikkan tarif dengan alasan untuk menutup biaya
investasi penambahan kereta. "Hemat saya,seharusnya investasi penambahan
sarana tidak dibebankan langsung kepada masyarakat," tegas Arwani, Kamis
(27/9/2012).
Menurut politisi PPP
ini kenaikan tarif commuter line perlu ditunda untuk menghindari hal-hal yang
kontra produktif. "Diperlukan kearifan dari semua stakeholders dan sejalan
dengan tujuan tersedianya angkutan massal yang nyaman dan terjangkau
masyarakat," kata Arwani.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun
mengkhawatirkan terjadinya konflik jika kenaikan tarif commuter line tetap
dipaksakan. "Jika penolakan terlalu kuat, berpotensi terjadi
konflik," kata Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue, Ahad
(30/9/2012). Karena itu, Komnas HAM akan memonitor perkembangan di lapangan
ihwal dampak kenaikan ini bagi penumpang kereta api.
Syafrudin menegaskan,
PT KCJ tidak menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam pertemuan
sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah
mengusulkan agar kenaikan tarif ini ditunda hingga awal Januari. Dalam rentang
waktu tersebut, para pihak berdiskusi untuk memformulasikan berapa kenaikan
tarif yang sebaiknya diberlakukan.
Namun, kata Syafrudin,
PT KCJ sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tidak ingin terikat
dengan kesepakatan. Karena itulah, PT KCJ dinilai memaksakan pemberlakuan
kenaikan tarif kepada pengguna. "Mereka sengaja menghindar dari
pertemuan," ujarnya.
Menurut Syafrudin, kenaikan tarif akan
berdampak besar bagi pengguna KRL, khususnya dari kalangan kelas menengah ke
bawah. Kenaikan ini juga menjadi tidak adil karena berlaku di semua rute.
Padahal, ada sejumlah penumpang yang tidak menempuh jarak terjauh dalam satu
perjalanan kereta api. "Masak harus disamaratakan," ujarnya.
Komnas HAM menegaskan,
mereka tidak akan mengintervensi kenaikan yang dilakukan oleh operator. Namun,
Syafrudin meminta kenaikan ini tidak menimbulkan persoalan di tingkat konsumen.
Karena itulah, dia menegaskan, penundaan adalah solusi paling efektif untuk
menyelesaikan polemik ini. Menurut dia, semua pihak selayaknya duduk bersama
agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam persoalan ini. "Kami siap
memfasilitasi kembali," ujarnya
0 comments:
Posting Komentar